EMANGNYA ADA UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MEMFITNAH?

Saidna Zulfiqar Bin Tahir. Sebagai seorang yang lugu tentang hukum, saya merasa aneh jika ada orang yang expert dalam bidang hukum ataupun pemerintahan menyuarakan pencabutan undang-undang yang dapat mempidanakan kritik atau juga perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kritikan pedas terhadap pasal penghinaan presiden. Pasalnya sih sederhana, mereka mengesampingkan pasal yang lain, termasuk menghilangkan pendidikan moral pancasila (PMP), moral agama, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat.

Emang sih, UUD 1945 pasal 28E (3) menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi kan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum pasal 1 (1) juga menyebutkan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalimat terakhir ini yang patut digaris bawahi bahwa meskipun bebas namun harus bertanggung jawab yang berlandaskan pada akal sehat, bukti empiric, niat baik, sopan dan tertib serta memenuhi peraturan yang berlaku.

Undang-undang itu sudah jelas kok menyatakan kebebasan yang tidak bebas dalam bersuara dan berekspresi karena aurat dan aib tetap harus dijaga dan ditutupi, jika tidak, itulah yang tepat dinamakan sebagai kebebasan yang kebablasan. Sebagai akibat, hoax atau fitnah dan hinaan itu senantiasa dikemasi label kebebasan berpendapat dan memberikan kritik. Mana ada bro! makian, hinaan, dan fitnahan dianggap kritikan. Itu bukan budaya ke-Indonesiaan dan jelas itu bukan ajaran agama yang ada di Indonesia. Masa fitnahan disamakan dengan kritik sih?

Setau saya sih, kritik itu tanggapan atau pertimbangan atas baik dan buruknya suatu perbuatan, kebijakan, karya dan lain-lain yang dianalisa dan dievaluasi untuk meningkatkan pemahaman dan perbaikan. Karena itu yang selalu diajarkan kepada saya ketika melakukan kritik sastra untuk jeli mengidentifikasi sisi positif dan negative suatu karya seni, kemudian dianalisa dan dievalusi untuk memberikan masukan terhadap kekurangan karya tersebut. Semua proses kritik itu juga harus tunduk pada kode etik Naqd/kritikan, yaitu; 1) menyampaikan kritik untuk memperbaiki pendapat atau prilaku dan bukan berdasarkan kebencian, 2) ada alasan dan bukti yang konkrit yang dapat meyakinkan orang yang dikritik untuk menyadarinya, dan 3) pilihan kata yang tidak menyinggung perasaan orang yang dikritik maupun orang lain. Contohnya:

“Kenaikan harga BBM & STNK perlu diapresiasi, tapi sebaiknya pemerintah meninjau kembali rencana penaikan harga-harga tersebut karena hal itu akan memberatkan masyarakat kalangan bawah”

“Merayakan maulid Nabi SAW yang meriah itu tidak dilarang, tapi ada baiknya jika perayaan maulid itu dirayakan dengan sederhana dan sebahagian anggaran perayaan itu dialihkan dengan beramal dan bersedekah kepada fakir miskin agar saling mengisi, menolong mensejahterakan, dan saling menguntungkan”.

Contoh-contoh kritik sederhana itu moga-moga aja dapat membuka wawasan untuk membedakan mana kebebasan berpendapat dan berekspresi, kritikan, hinaan, dan mana hoax atau fitnah. Ingat dan ingatlah selalu, semua norma yang ada di masyarakat budaya Indonesia sangat mengecam tindakan fitnah dan berita bohong, semua agama melaknat orang yang memfitnah, apalagi agama loe kan Islam, Alfitnatu Asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan bro…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s